UNUSIDA Perkuat Pendidikan Demokrasi melalui Kerja Sama dengan Bawaslu Sidoarjo

MoU ditandatangani oleh Plt. Rektor UNUSIDA, Dr. Hadi Ismanto, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha. Kerja sama ini membuka ruang kolaborasi kedua lembaga dalam pengembangan pendidikan kepemiluan, pendidikan demokrasi, serta pengawasan partisipatif yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat.

Bagi UNUSIDA, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Lingkungan perguruan tinggi dipandang memiliki ruang strategis untuk membangun sikap kritis mahasiswa sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan kepemiluan.

Plt. Rektor UNUSIDA, Dr. Hadi Ismanto, menyampaikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan Bawaslu dapat menghadirkan ruang pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa.

“Kemitraan ini membuka ruang bagi kedua lembaga untuk mengembangkan berbagai kegiatan kepemiluan yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman serta partisipasi dalam pengawasan pemilu,” ujar Hadi.

Menurutnya, pendidikan politik menjadi salah satu bagian penting dalam membangun masyarakat yang memiliki pemahaman memadai terhadap proses demokrasi. Karena itu, perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui kegiatan akademik maupun pengabdian yang berkaitan dengan isu kepemiluan.

Ia menambahkan, masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk memahami proses pemilu secara kritis, termasuk kemampuan menyaring informasi dan memahami pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu.

“Kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan Bawaslu sangat diperlukan dalam rangka bersama-sama melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat perlu dididik agar kritis terhadap penyelenggaraan pemilu, menjadi pemilih yang cerdas, tidak mudah termakan hoaks, serta memiliki sikap untuk menolak politik uang,” jelasnya.

Kerja sama UNUSIDA dan Bawaslu Sidoarjo juga diarahkan untuk memperluas pengalaman mahasiswa dalam memahami persoalan kepemiluan. Sejumlah kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain kuliah tamu, pendampingan Pemilu Raya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), KKN Tematik, serta program magang.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk belajar, berdiskusi, sekaligus memahami praktik kepemiluan dan pengawasan partisipatif secara lebih dekat. Bagi UNUSIDA, ruang pembelajaran semacam ini juga menjadi bagian dari upaya menghubungkan pengetahuan akademik dengan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Kolaborasi tersebut sekaligus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta kepedulian terhadap persoalan publik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Agung Nugraha menyampaikan bahwa pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Menurutnya, kampus dapat menjadi ruang strategis untuk memperluas pemahaman kepemiluan sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengawasan partisipatif.

Agung juga menyebut sinergi dengan kalangan akademisi UNUSIDA dapat menjadi ruang pembelajaran praktis bagi mahasiswa, termasuk melalui KKN Tematik dan program magang.

Kerja sama tersebut hadir di tengah berbagai upaya Bawaslu Sidoarjo memperluas pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pada September 2026, Bawaslu Sidoarjo juga menjalankan kegiatan seperti Bawaslu Goes to School dan #KODESEPEKAN sebagai ruang dialog dan penguatan pemahaman demokrasi.

Melalui MoU tersebut, UNUSIDA berkomitmen menjadikan kampus sebagai ruang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan kompetensi akademik, tetapi juga mendorong mahasiswa memahami persoalan publik dan mengambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung jawab.

Sinergi dengan Bawaslu Sidoarjo diharapkan dapat menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat bagi mahasiswa sekaligus masyarakat. Penguatan literasi politik, pendidikan demokrasi, dan pengawasan partisipatif menjadi ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi ini, mari bersama terus mendorong terwujudnya pendidikan yang berdampak, melalui pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam membangun kesadaran demokrasi di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.