Pos

Salah Seorang Tim Relawan UNUSIDA, Joko Romadoni Sabrian untuk Monev Pilkades Serentak Se Kabupaten Sidoarjo di Desa Kendalpecabean (Foto: Humas UNUSIDA)

UNUSIDA Kirim 39 Relawan Tim Monev, Sukseskan Pilkades Serentak Sidoarjo 2026

SIDOARJO — Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui partisipasi aktif pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak se-Kabupaten Sidoarjo, Ahad (24/5/2026). Sebanyak 39 relawan mahasiswa UNUSIDA diterjunkan untuk membantu pemantauan jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Keterlibatan relawan UNUSIDA menjadi bentuk kontribusi nyata civitas akademika yang melibatkan unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga tenaga operasional kampus dalam mendukung proses demokrasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pada pelaksanaan Pilkades Serentak tahun ini, tercatat sebanyak 80 desa di 17 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara bersamaan. Para relawan UNUSIDA disebar ke sejumlah titik pelaksanaan untuk melakukan observasi, dokumentasi, serta membantu memastikan proses pemilihan berjalan sesuai prosedur dan prinsip demokrasi.

Ketua Tim Relawan UNUSIDA, Moch Fabet Ali Thoufan, menyampaikan bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam agenda tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga sarana pembelajaran langsung mengenai dinamika sosial dan praktik demokrasi di lapangan.

“Melalui kegiatan ini, seluruh tim relawan tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi juga belajar memahami proses demokrasi secara nyata. Ini menjadi pengalaman berharga untuk melatih sikap kritis, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berkolaborasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan mahasiswa dalam tim Monev diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang aktif, responsif, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan daerah.

Bagi para relawan, turun langsung ke tengah masyarakat menjadi pengalaman yang berbeda dari pembelajaran di ruang kelas. Mereka berhadapan langsung dengan dinamika pemilihan, interaksi warga, serta proses penyelenggaraan demokrasi di tingkat akar rumput. Situasi tersebut memberikan pemahaman baru bahwa demokrasi bukan hanya teori dalam buku, melainkan praktik sosial yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

“Jadi tugas relawan kali ini adalah melakukan observasi lapangan, dokumentasi kegiatan, serta membantu memastikan proses Pilkades berlangsung sesuai prosedur, regulasi, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku,” terangnya.

Dengan semangat kolaborasi dan pengabdian, Kepala Bagian Peningkatan Kinerja Tenaga Kependidikan UNUSIDA tersebut terus mendorong mahasiswanya untuk mengambil peran dalam berbagai agenda strategis masyarakat. Keterlibatan dalam Monev Pilkades menjadi salah satu wujud nyata kampus dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi lokal sekaligus membangun kepedulian sosial mahasiswa terhadap lingkungan sekitarnya.

“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata bagaimana kalangan akademisi dapat mengambil peran penting dalam mendukung terciptanya demokrasi yang inklusif, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Sidoarjo,” tambahnya.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMP) Kabupaten Sidoarjo, Yustina Tri Prastiwi, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi civitas akademika UNUSIDA dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkades Serentak tahun ini.

“Keberadaan tim monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan demokrasi di tingkat desa agar berjalan tertib, aman, dan lancar. Kami sangat mengapresiasi keterlibatan UNUSIDA yang telah mendukung proses ini,” tuturnya.

Yustina menjelaskan, hasil monitoring yang dilakukan tim nantinya tidak hanya menjadi catatan lapangan semata, tetapi juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sidoarjo.

“Kami berharap, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkades serentak kali ini mampu menghadirkan proses demokrasi yang semakin berkualitas, transparan, dan partisipatif. Kehadiran relawan UNUSIDA pun menjadi bukti bahwa dunia akademik memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi, bahkan hingga ke tingkat desa,” pungkasnya.

Wakil Rektor 3 Unusida, H Ali Masykuri (Foto: Humas Unusida)

Jaga Demokrasi Sesuai Kapasitas dan Tugas Masing-Masing

Wakil Rektor 3 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida), H Ali Masykuri menekankan agar akademisi Nahdlatul Ulama (NU) harus mengambil sikap akan polemik revisi Rancangan Undang – Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sebelumnya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR di Jakarta.

“Akademisi NU, Mahasiswa dan Dosen harus mengambil sikap untuk menjaga demokrasi saat ini. Yaitu dengan sesuai dengan kapasitas dan tugas masing-masing,” katanya, Jumat (23/08/2024).

Ia sangat mengapresiasi sikap mahasiswa NU yang tergabung dalam aliansi pemuda Sidoarjo yang hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sidoarjo. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi di mana rakyat dapat bertindak untuk menyampaikan aspirasi.

“Tidak hanya akademisi NU, semua elemen masyarakat harus bersikap, jangan diam ketika demokrasi kita sedang terancam,” tegasnya

Diketahui, Rapat paripurna DRR RI untuk mengesahkan RUU Pilkada tersebut seyogyakan digelar pada Kamis (22/08/2024), akan tetapi batal digelar karena tidak memenuhi kuorum. RUU tersebut menimbulkan polemik karena menganulir putusan MK sebelumnya.

“Kondisi hari ini jauh lebih kondusif daripada kemarin, setelah ada sikap dari pimpinan DPR,” imbuhnya.

Akan tetapi, ia menghimbau kepada masyarakat agar terus mengawal UU Pilkada yang bermasalah karena mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh Mahkamah pada Selasa (20/08/2024) lalu.

Menurutnya pemerintah dan DPR masih mempunyai celah bersiasat untuk memuluskan agenda dan kepentingan mereka dalam Pilkada 2024. Sebab dikhawatirkan mereka masih mencoba mencari cara buat menganulir putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang dapat menguntungkan beberapa kelompok saja.

“Masyarakat yang juga memiliki sebagai pengawas pemerintahan harus mengawal setiap kebijakan baru, hal ini untuk menjaga kondusifitas negara dan jalanya sistem demokrasi,” jelas Wakil Sekretaris PCNU Sidoarjo tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa warga NU harus senantiasa memperhatikan norma-norma agama dan negara dalam mengambil sikap dan menyampaikan aspirasi.

Ketum PBNU sudah menyampaikan bahwa sikap masyarakat hari ini merupakan bagian demokrasi. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi aksi-aksi dalam menyampaikan aspirasi saat ini.

“Tetap jaga almamater dan jaga kekondusifan saat menyampaikan aspirasi, tidak anarkis dan merusak fasilitas umum yang dapat meresahkan masyarakat,” pungkasnya.

 

(my)